Cukai Tembakau Bantu Tekan Konsumsi Rokok

Cukai Tembakau Bantu Tekan Konsumsi Rokok

Cukai Tembakau Bantu Tekan Konsumsi Rokok

Cukai Tembakau Bantu Tekan Konsumsi Rokok, – Lembaga riset perpajakan DDTC mengungkap alasan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak efektif untuk menurunkan jumlah perokok aktif di Indonesia.

Koordinator Riset DDTC Fiscal Research Denny Vissaro menilai ketidaksesuaian antara harga produk tembakau yang beredar di pasaran (Harga Transaksi Pasar/HTP). Dengan harga yang didaftarkan atau tertera pada pita cukai di kemasan (harga jual eceran/HJE) menjadi salah satu penyebabnya.

Menurut Denny, kerap kali, beberapa merek rokok dijual di bawah HJE lantaran dalam Pasal 22 Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 37 Tahun 2017. Tentang Tata Cara Penetapan Tarif CHT disebutkan bahwa HTP bisa dijual di bawah 85 persen.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif CHT, HTP di tingkat konsumen minimal adalah 85 persen.

“Itu memungkinkan prevalensi merokok itu menjadi lebih sulit pengendaliannya. Karena di pasaran harganya bisa dijual di bawah HJE yang ditetapkan,” ujarnya dalam webminar yang digelar DDTC, Selasa.

Kementerian Keuangan telah merumuskan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai bagian dari reformasi fiskal melalui PMK 77/2020.

Terkait PMK tersebut, Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG). Rafendi Djamin menjelaskan terdapat tiga unsur dalam kerangka kesehatan hak asasi manusia diantaranya menghargai, melindungi dan memenuhi.

Menghargai dalam konteks pengendalian tembakau, melindungi diartikan sebagai bentuk dan langkah kebijakan serta penegakannya. Sementara memenuhi yakni menyangkut akses pelayanan kesehatan.

“Persoalan pengendalian tembakau sebetulnya yang leading adalah WHO dan RPJMN kita sudah meletakkan prioritas pengendalian sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk darurat pengendalian tembakau yakni menyederhanakan struktur tarif cukai yang kemarin banyak ditentang oleh industri hasil tembakau,” jelas Rafendi pada diskusi di Jakarta, Senin.

Menurut Rafendi, keputusan Pemerintah untuk menjalankan kembali simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau merupakan langkah tepat sebagai upaya pengendalian konsumsi tembakau.

Ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan hak masyarakat akan kesehatan publik yang lebih baik. Untuk itu Rafendi mendorong Pemerintah segera merealisasikan kebijakan tersebut sehingga tujuan kesehatan dapat dicapai maksimal.

Struktur cukai yang saat ini sebanyak 10 layer membuat fungsi utama penerapan cukai. Yakni melindungi kesehatan publik dan pengendalian tembakau, menjadi tidak efektif. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan, prevalensi merokok pada remaja usia sekolah atau usia 10-18 tahun justru mengalami kenaikan.

Riset tersebut menunjukkan persentase perilaku merokok remaja pada 2018 mencapai 9,1 persen, meningkat tinggi ketimbang tahun 2013 sebesar 7,2 persen, serta meleset jauh dari target Pemerintah sebesar 5.6 persen pada 2018. Jumlah ini juga diprediksi terus bertambah menjadi 15,8 juta anak atau 15,91 persen pada 2030.

Landasan Hukum

Melihat tidak tercapainya target pengendalian konsumsi rokok ini. Pemerintah telah mempertegas komitmennya untuk menjalankan kembali penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai bentuk pengendalian konsumsi rokok melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kementerian Keuangan pun telah merumuskan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai bagian dari reformasi fiskal melalui PMK 77/2020.

Namun demikian, kebijakan simplifikasi juga mendapatkan tentangan dari pelaku industri. Alasannya, simplifikasi akan mematikan industri rokok kecil dan menengah, serta menimbulkan oligopoli di industri hasil tembakau.

Hal ini telah disanggah oleh Sekjen Transparency International Indonesia (TII) yang menyatakan perlunya dijalankan kembali simplifikasi karena kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan negara. Mendukung pengendalian konsumsi rokok untuk tujuan kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT). Yang mempekerjakan banyak buruh pelinting rokok serta pabrik rokok kecil dari persaingan langsung dengan pabrik rokok besar.

“Berbagai studi telah menyarankan bahwa struktur cukai sederhana merupakan best practise bagi pengendalian konsumsi rokok,” tegas Danang.

Sebelumnya dalam riset Bank Dunia menyatakan bahwa simplifikasi layer akan mengurangi dampak distorsi cukai rokok dan mengurangi peluang untuk penghindaran dan penggelapan pajak. Rekomendasi pelaksanaan simplifikasi struktur cukai ini kembali disampaikan Bank Dunia pada 2020 ini. Sebagai jalan keluar bagi pemerintah untuk mendukung pengeluaran kesehatan jangka panjang.

Comments are closed.